Ketua Bapemperda Kota Bekasi Sayangkan Sikap Korpri PC PMII

Umum2201 Dilihat

KETUA Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Kota Bekasi Nicodemus Godjang menyayangkan sikap Korps Pergerakan Putri (Korpri) PC PMII Kota Bekasi yang dinilai tendensius dan salah alamat saat melakukan demo di depan gedung DPRD.

Nico mengatakan penetapan peraturan daerah melalui proses yang panjang. Mulai dari kajian, pembahasan, finalisasi hingga pengesahan

“Bapemperda bertanggung jawab pada perencanaan, pembahasan Raperda. Penetapan dan pengesahan itu ada dalam rapat paripurna,” ungkap Nicodemus politisi dari Fraksi PDI Perjuangan itu, Jumat (19/5/2023).

“Raperda pengarusutamaan gender sudah dilakukan finalisasi di Bapemperda. Sekarang dalam tahap pembahasan dan dalam pansus 41. Sudan bukan ranahnya Bapemperda lagi. Jadi saya tidak membohongi rakyat seperti apa yang disampaikan teman-teman pendemo. Saya sebagai Ketua Bapemperda sudah menjalankan tugas sesuai dengan mekanismenya,” papar Nico lagi.

“Aksi boleh saja, tetapi tidak menyalahkan satu orang atau satu pihak saja. Kaji lebih dulu, sehingga tidak salah sasaran. Saya harap kawan-kawan mahasiswa benar-benar mengedepankan nilai-nilai akademis dan ilmiah,” lanjutnya..

Politisi yang dikenal dekat dengan aktifis mahasiswa dan ormas ini menegaskan, pihaknya akan terus memantau perkembangan semua raperda yang menjadi program pembentukan Perda, dan membuat perda yang pro rakyat, berkualitas dan mendatangkan PAD.

“Saya tegaskan bahwa Bapemperda sudah final menyelesaikan tugas. Sekarang Raperda itu tengah digodok di Pansus 41. Paling lama lagi sekitar 2 bulan setelah sinkronisasi masuk paripurna,” tegasnya.

Sepeti diketahui, KORPRI PC PMII Kota Bekasi melakukan aksi di depan gedung DPRD terkait percepatan pengesahan Raperda Pengarusutamaan Gender sebagai payung hukum yang pasti untuk Perempuan dan Anak di Kota Bekasi.

Ketua Kopri PMII Cabang Kota Bekasi, Nina Karenina dalam orasinya menyampaikan, seharusnya DPRD memberikan kepedualiannya dengan banyaknya kasus pelecehan seksual di Kota Bekasi yang tinggi dengan segera mengesahkan 3 Raperda Pro Perempuan dan Anak. (Jim)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *