Aliansi Mahasiswa Demo di Kemendagri, Tuntut Pj Wali Kota Bekasi Dicopot

Umum543 Dilihat

KEBIJAKAN rotasi dan mutasi yang hendak dilakukan Pj Wali Kota Bekasi Raden Gani Muhamad terhadap pejabat eselon II, nampaknya menuai kontroversi di sejjmlah kalangan. Buktinya, banyak kritikan pedas mulai dari anggota DPRD Kota Bekasi, aktivis pemuda, dan unsur masyarakat.

Belum lama, Kamis (14/3/2024) salah satu Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), Trinusa Kota Bekasi melakukan aksi demonstrasi di kantor Kementrian Dalam Negeri (Kemendagri) dan mendesak agar mutasi dan rotasi pejabat eselon II di Kota Bekasi dibatalkan.

Sementara, Rabu (20/3/2024) aktivis pemuda yang mengatasnamakan Aliansi Mahasiswa Menggugat Kota Bekasi pun melakukan aksi serupa di Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dengan tuntutan yang sama dan mendesak Menteri Dalam Negeri (Mendagri) untuk memecat Raden Gani Muhamad dari jabatannya sebagai Penjabat (Pj) Wali Kota Bekasi.

Menurut koordinator aksi, Lana, dirinya menduga Pj Wali Kota Bekasi, Raden Gani Muhamad melanggar aturan mengenai mutasi dan rotasi yang akan dilakukan. Tidak hanya itu, para pejabat harus mengikuti uji kompetensi terlebih dahulu.

“Kami menduga ada kejanggalan dalam kebijakan yang dilakukan Pj Wali Kota Bekasi, Raden Gani Muhamad untuk mutasi dan rotasi yakni melanggar Peraturan Pemerintah (PP) nomor 11 tahun 2017 tentang manajemen Pegawai Negeri Sipil (PNS) Pasal 131 ayat 1, 2, dan 3,” ucap Lana.

Terlebih Lana menyebutkan, rencana mutasi dan rotasi yang akan dilakukan Raden Gani Muhamad dinilai tidak memiliki kepentingan untuk masyarakat Kota Bekasi. Dia pun menegaskan bahwa Raden Gani Muhamad seperti memanfaatkan peluang lantaran menjabat juga sebagai Kepala Biro Hukum Kemendagri.

“Tidak ada urgensinya, kami semua turun hanya ingin mempertanyakan kebijakannya yang dikeluarkan oleh Pj Wali Kota Bekasi. Sudahlah kerja saja lakukan secara maksimal, jangan mentang-mentang punya kekuasaan bisa bertindak seenaknya saja, seharusnya PJ Wali kota Bekasi lebih fokus pada harga bahan baku yang sedang naik hari dan kami rasa hal demikian yang lebih dibutuhkan masyarakat,” pungkasnya.

Sementara, Selasa (19/3/2024) Direktur Eksekutif Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah (KPPOD), Herman N Suparman, mengatakan Pj Gubernur, Pj Bupati, dan Pj Wali Kota dilarang melakukan mutasi terhadap Aparatur Sipil Negara (ASN). Hal itu mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) no 4 tahun 2023.

“Sebenarnya Pj kepala daerah itu (Wali Kota, Bupati, Gubernur) dilarang untuk melakukan mutasi. Tetapi, ketentuan berikutnya itu mengatur bahwa kalau dia mengambil keputusan untuk melakukan mutasi, di harus mendapat persetujuan dari Kementerian Dalam Negeri,” ucap Herman N Suparman.(zas)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *