TAMPIL sebagai pemenang Pemilu 2024, ternyata tak cukup mulus untuk bisa melenggang maju di Pilkada Kota Bekasi 2024 pada November mendatang. Dibutuhkan kepiawaian mengolah komunikasi dengan partai- partai pemilik kursi di DPRD Kota Bekasi. Sehingga terbangun kesepakatan berkoalisi.
Kepiawaian itu dibutuhkan untuk mencari pasangan yang tepat sesuai kriteria, yaitu memiliki kapasitas, Kecerdasan dan yang terpenting isi tas.
Heri Koswara, calon walikota dari PKS, seharusnya bisa lebih enjoy karena sebagai pemenang Pemilu di kota Bekasi sudah bisa langsung mengajukan calon tanpa harus berkoalisi dengan pemilik kursi di DPRD.
Tapi, nyatanya untuk mencari pasangan wakil cukup rumit. Manuver partai dengan partai mana akan berkoalisi juga cukup membuat pusing.
Beredar informasi kalau presiden PKS telah menyetujui Gus Shol, dari PPP menjadi wakil walikota, dengan syarat mengamankan PAN dan PSI, bergabung untuk Heri Koswara, dan itu dibenarkan Heri Koswara.
Dan sejumlah pertemuan Heri Koswara sudah menyatakan akan berkoalisi PKS, PPP, PAN, dan PSI. Tapi nampaknya koalisi itu belum kuat. Karena terbukti DPP PAN, mengeluarkan rekomendasi untuk merapat ke Tri Adianto sebagai calon walikota dari PDI Perjuangan.
Remomendasi itu membuat bangunan koalisi kembali berantakan. Akan sangat mungkin ada partai yang berdiri di dua koalisi untuk menangguk keuntungan.
Pada posisi ini, terjadi tawar menawar. Bahkan ada partai yang memang sarat berkoalisi yaitu disediakan kantor. Dan jika pada pemilihan berhasil dimenangkan partai itu minta jatah untuk sejumlah kepala dinas. Ada juga yang mempersyaratkan dana segar.
Akibatnya, terjadi saling sandera sesama kandidat partai. Bahkan untuk mendapatkan rekomendasi dari pimpinan pusat mereka saling sikut dan saling tekan.
Tujuannya tak lain untuk menaikkan daya tawar dan memberikan persyarat yang membuat pusing calon walikota.
Sejauh ini baru dua calon walikota yang telah mendapat rekomedasi dari Pimpinan pusat partai yaitu, Heri Koswara dari PKS dan Tri Adianto dari PDI P. Meski demikian Tri Adianto masih mesti mencari koalisi agar memenuhi syarat minimal 10 kursi untuk bisa maju menjadi calon walikota
Ternyata tidak mudah mencari wakilnya. Kerumitan muncul karena pimpinan pusat partai justru menyorong kadernya untuk walikota. Nah kalau semua jadi walikota siapa yang jadi wakilnya.
Kalaupun ada yang mau jadi wakil malah membetikan syarat. Ini kan aneh. (Imran Nasution)