HATI-hati dalam mengambil keputusan. Setidaknya buat IPSI (Ikatan Pencak Silat Indonesia) Jawa Barat dan PB FORKI (Federasi Olahraga Karatededo Indonesia) pusat. Keduanya mengambil keputusan yang salah dan pembenaran kedua organisasi itu dimentahkan pengadilan.
Jika IPSI Jabar membenarkan keberadaan IPSI Kota Bekasi versi baru, kenyataanya setelah digugat IPSI Kota Bekasi periode sebelumnya, Pengadilan Negeri Kota Bandung akhirnya memenangkan IPSI Kota Bekasi sebelumnya pada Rabu (11/9/2024).
Demikian juga dengan PB FORKI yang mengesahkan perguruan Budokai yang tidak pernah tercantum sebelumnya setelah berganti nama Inkatsu Pordibya, namun setelah digugat pemilik perguruan ke Pengadilan Negeri Jakarta Utara pada 4 September 2024 akhirnya dimenangkan Inkatsu Pordibya.
Ketua Dewan Guru dari Perguruan Karate Inkatsu Prodibya Rahsa Barunasto berharap agar FORKI bisa segera melaksanakan perintah Badan Arbitrase Olahraga Indonesia (BAORI), yakni dikeluarkannya Surat Perintah Pelaksanaan Musyawarah Nasional Bagi Inkatsu Pordibya dan Budokai.
Musyawarah Nasional (Munas) ini bertujuan untuk menentukan kedudukan yang sah sebagai anggota FORKI. Rahsa Barunasto mengatakan, seluruh warga Negara Indonesia yang berdomisili di Indonesia harus mengikuti hukum yang berlaku di Indonesia.
Rahsa Banurasto mengatakan, Inkatsu Pordibya merupakan perguruan karate yang telah berdiri sejak 1966 dan didirikan oleh Alm. Soetjipto Pramono. Inkatsu Pordibya juga merupakan salah satu perguruan karate yang ikut menandatangi berdirinya FORKI pada tahun 1972.
“Kita memang mengalami dualisme yang dimulai tahun 2013, tapi ini lebih parah, pihak Budokai berupaya membohongi FORKI, sehingga kasus ini dibawa ke ranah hukum dan justru dimenangkan Inkatsu Pordibya,” ujar Rahsa, Jumat (13/9/2024).
Kasus ini bermula ketika Darly Siregar membuat akta perkumpulan Pordibya tahun 2016. Kemudian di tahun 2019 Darly membuat kongres tanpa ijin Ketua Dewan Guru. Dalam kongres ini Darly mengajukan perubahan nama dan lambang Pordibya menjadi Budokai kepada peserta yang hadir dalam kongres tersebut. Selanjutnya tahun 2020 terbit akta pendirian perguruan Badokai. Tujuannya untuk menggeser Inkatsu Pordibya dari FORKI.
“Hal ini diduga dilakukan dengan pemufakatan jahat dan penuh perencanaan licik untuk menghapus nama dan kedudukan Pordibya di FORKI,” ujar Rahsa Banurasto.
Atas dasar itulah Rahsa Barunasto melakukan upaya hukum dengan membuat aduan ke BAORI melalui tim Kuasa Hukum KHI (Kantor Hukum Indonesia).
Namun Darly Siregar justru menggugat Rahsa Barunasto di PN Jakarta Utara atas Perbuatan Melawan Hukum yaitu mengaku sebagai Pendiri Pordibya dan menggugat ke BAORI. Setelah melalui persidangan, pembuktian, maka putusan PN Jakut menolak gugatan Darly Siregar.
Dengan kemenangan ini Rahsa mengatakan bahwa hal ini harus disebarluaskan kepada semua pihak, para anggota perguruan Inkatsu Pordibya, juga kepada insan Karate Do Indonesia.
“Inkatsu Prodibya selalu eksis, namun karena ada permasalahan ini, produktivitas pencetakan atlet sempat terganggu, namun setelah menang dalam waktu dekat Inkatsu Pordibya akan segera menggelar kejuaraan,” pungkasnya. (zas)
