Oleh Togi Manurung
KOBEK KOTA – Proyek pekerjaan pelebaran Jalan Simpang Pasar Rebo- Komsen, Jatiasih dengan nilai pagu Rp68 miliar terancam dibatalkan Disbimarta Kota Bekasi. Pasalnya, anggaran yang bersumber dari APBD-P Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta hingga saat ini belum dikucurkan. Padahal, PT Dambha Prima Utama (PT DPU) telah ditetapkan sebagai pelaksana kegiatan dengan nilai kontrak Rp65.950.000.000.
DUGAAN ploting proyek di Dinas Bina Marga dan Tata Air (Disbimarta) Kota Bekasi berbuntut panjang. Kontraktor pelaksana kegiatan pelebaran Jalan Simpang Pasar Rebo – Komsen yang telah ditetapkan sebagai pemenang lelang pada 21 Oktober 2016, terancam gagal melaksanakan kegiatan. Disbimarta yang diduga memploting kegiatan ke PT DPU pun bakal melakukan lelang ulang.
Menurut Kepala Bidang (Kabid) Bina Marga Disbimarta Kota Bekasi Widayat Subroto, kegiatan pelebaran Jalan Raya Pasar Rebo – Komsen Jati Asih terancam dibatalkan karena anggaran dari Pemprov DKI Jakarta belum masuk kas daerah Kota Bekasi. Dia juga mengakui, hingga saat ini kegiatan belum dapat dilaksanakan.
“Kalau tidak cair, berarti tidak jadi dikerjakan. Kemungkinan besar akan direncanakan kembali tahun depan, ” kata Subroto kepada Kobek di ruang kerjanya, Rabu pekan lalu.
Menurut dia, PT Dambha Prima Utama selaku pemenang lelang yang telah diumumkan akan dibatalkan kontraknya. Tapi, jika mereka ingin memasukkan penawaran lagi tahun yang akan dating, katanya, tidak jadi masalah.
“Kemungkinan kegiatan itu dibatalkan tahun ini, dan akan dilelang ulang tahun depan. Semua kegiatan proyek harus berakhir bulan Desember. Kalaupun anggarannya dikucurkan, waktunya pelaksanaannya sudah sangat sempit,” katanya.
Subroto menjelaskan, walaupun kegiatan itu batal dilaksanakan, tapi tidak ada pihak yang dirugikan. Alasannya, sebelum menggelar lelang pihaknya sudah memberitahukan kepada kontraktor bahwa kegiatan tidak dapat dilaksanakan jika sewaktu-waktu anggarannya tidak turun dari Pemprov DKI Jakarta.
“Dalam surat lelang kita sudah membuat pemberitahuan bahwa sewaktu waktu dana tidak turun, proyek tidak dapat dikerjakan,” tegasnya.
Sayangnya, Disbimarta yang dipimpin Tri Adhianto ini tidak mau disalahkan bahwa perencanaan pelebaran Jalan Raya Pasar Rebo Komsen Jati Asih tidak matang.
Bahkan, pihak Disbimarta juga membantah kalau proyek kegiatan pelebaran Jalan Raya Pasar Rebo – Komsen Jati Asih depan kantor Kelurahan Jati Asih, itu dituding jadi bancakan oknum pejabat. Menurut Subroto, kegiatan sebelumnya dikerjakan oleh kontraktor lain dan bukan pemenang lelang sekarang (PT Dambha Prima Utama).
Menurut dia, pelebaran Jalan Raya Pasar Rebo-Komsen Jati Asih yang sudah dilaksanakan sebelumnya, mempunyai Surat Perintah Kerja (SPK). Kegiatan itu, katanya, tidak termasuk dalam proyek yang terancam dibatalkan.
“Itu beda, kita sudah lakukan kegiatan itu dengan pekerjaan harian Disbimarta,” kelitnya.
Sebelumnya, Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Kota Bekasi Didi Suhardi berjanji akan membidik Kadisbimarta Kota Bekasi Tri Adhianto soal dugaan kolusi, korupsi dan nepotisme (KKN) dalam pelaksanaan lelang sejumlah paket proyek kepada kontraktor tertentu.
Menurut Didi Suhardi, mantan Asisten Pidana Umum (Aspidum) Kejaksaan Tinggi (Kejati) Banjarmasin, Kalimantan Selatan, pihaknya akan mengusut tuntas dugaan KKN dalam pelaksanaan lelang proyek pekerjaan pelebaran Jalan Simpang Pasar Rebo- Komsen, Jatiasih yang sudah dikerjakan tanpa surat perintah kerja (SPK). Tapi, dia akan mempelajari dan menyelidiki dulu sebelum melakukan pemanggilan.
“Terkait masalah itu, saya koordinasikan dulu dengan Kasi Intel. Tapi, pasti akan kami selidiki dan usut tuntas kalau ada indikasi plotingan proyek yang mengarah kepada gratifikasi dan korupsi,” ujar Didi Suhardi kepada Kobek saat melakukan pisah sambut dengan Didik Istiyanta.
Menurut pria kelahiran Majalengka 54 tahun silam itu, semua tindak pidana korupsi yang terjadi di Kota Bekasi akan diusut tuntas. Namun, setiap kasus akan dipelajari terlebih dulu dan diselidiki dengan melakukan ful data.
Dia mengatakan, dalam mengusut kasus-kasus korupsi perlu dukungan dari seluruh elemen masyarakat, baik lembaga swadaya masyarakat (LSM), mahasiswa, maupun Pemerintah Kota (Pemkot) Bekasi.
Direktur Center For Budget Analysis (CBA) Uchok Sky Khadafi, sebelumnya ikut mempertanyakan keberanian kontraktor yang mengerjakan proyek tanpa SPK. Menurutnya, tindakan seperti itu sudah melanggar ketentuan tentang pelelangan.
“Seharusnya para kontraktor yang ikut tender mengajukan protes. Setidaknya, hal itu dapat dijadikan salah satu alasan dalam membuat sanggahan. Apalagi kalau pekerjaan pelebaran jalan sudah dilakukan salah satu kontraktor yang diduga rekanan Disbimarta,” kata Uchok kepada Kobek, belum lama ini.
Dia juga mengigatkan kepada rekanan yang ikut dalam pelelangan proyek pelebaran jalan Jatiasih- Komsen agar selalu sportif dalam memenangkan tender. Jangan gara-gara ada kedekatan dengan oknum pejabat Disbimarta lalu seenaknya melaksanakan kegiatan tanpa mengindahkan peraturan yang ada.
“Jika terjadi seperti itu harus disanggah, atau digugat oleh perusahan lain yang ikut lelang. Karena tidak masuk akal,” tegasnya.
Menurut Uchok, permainan plotingan proyek sangat merugikan perusahan yang jujur dalam melakukan kerjasama dengan Pemerintah Kota (Pemkot) Bekasi. Jika kegiatan proyek pemerintah tidak diawasi dengan seksama, kata dia, semuanya akan rugi.
Anehnya, PT Godang Tua Jaya selaku penawar terendah dengan nilai Rp60.239.505.000 pun tidak melakukan sanggahan atas penetapan pemenang lelang tersebut. Akibatnya, muncul dugaan jika proyek yang terancam dibatalkan itu adalah sebuah plotingan. ***
