Dadang Hidayat/net
KOBEK KOTA– Asisten Daerah III Kota Bekasi Dadang Hidayat menegaskan pihaknya terpaksa harus memangkas anggaran sejumlah Organisasi Peangkat Daerah (OPD) yang dinilai terlalu boros untuk menyesuaikan postur keuangan daerah.
Kedua OPD yang dinilai paling boros adalah Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR), serta Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan (Disperkimtan). Dari sejumlah OPD ini dipangkas lumayan besar hingga Rp122 miliar. Soalnya, terjadi defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2017. “Dinas PUPR ada pengurangan anggaran Rp62 miliar, dan Disperkimtan sekitar Rp38 miliar. Pemangkasan anggaran ini terjadi untuk proyek pengerjaan tahun ini,” kata Dadang, Kamis (27/7) kemarin.
Dadang menjelaskan, pemangkasan anggaran ini tentunya berdampak pada progress pengerjaan proyek yang dilakukan oleh dinas terkait. Dia mencontohkan, pembangunan jalur pejalan kaki oleh Dinas PUPR di Jalan Ahmad Yani hanya dibangun 1 kilometer, dari perencanaan pembangunan 2 kilometer di tahun 2017.
Pada tahun berikutnya, kata dia, sisa 1 kilometer jalur pejalan kaki akan dilakukan kembali. “Selain PUPR dan Disperkimtan, ada beberapa dinas lain yang mendapat pengurangan anggaran, sehingga defisit bisa tertutupi. Di sisi lain ada proyek yang dialihkan ke tahun 2018,” jelas Dadang.
Menurut Dadang Hidayat, adanya defisit terungkap saat Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mengoreksi sisa lebih penggunaan anggaran (Silpa) tahun 2016. Saat itu, tim BPK mencatat jumlah Silpa 2016 mencapai Rp500 miliar, bukan Rp800 miliar seperti yang diajukan oleh tim Kota Bekasi. “Meski dikurangi, ternyata kita memiliki pendapatan Rp178 miliar laba di tahun 2017 yang belum dimasukkan, sehingga nilai defisit tidak jadi Rp300 miliar, akan tetapi menjadi Rp 122 miliar pada APBD 2017,” jelasnya.
Dadang mengakui pendapatan asli daerah (PAD) Kota Bekasi hingga saat ini memang belum maksimal. Salah satunya, pada sektor pendapatan reklame dan sektor parkir. Kedua sektor itu belum menunjukan pendapatan yang signifikan untuk mendongkrak pendapatan.
Secara taerpisah, Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Bekasi Aan Suhanda mengatakan saat ini pihaknya tengah berupaya menggenjot PAD di beberapa sektor, untuk menutupi defisit APBD 2017. Di antaranya sektor Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), pajak restoran, pajak hiburan, dan pajak reklame.
Dia mengungkapkan, sektor PBB memiliki target mencapai Rp275 miliar, target pajak hiburan Rp 44 miliar, target pajak restoran Rp 227 miliar, dan target pajak reklame sebesar Rp87 miliar.“Rata-rata target semua sektor pendapatan sudah mencapai 50 persen,” ucapnya. Menurut Aan target Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebanyak Rp 1,8 triliun. Sejauh ini hingga Juli 2017 pendapatan yang masuk sudah mencapai 58 persen atau sekitar Rp 900 miliar. (adee)
