KETUA Komisi II DPRD Kabupaten Bekasi, Sunandar berkunjung ke Pasar Induk Cibitung, Rabu (14/06/2023). Dia mendengar berbagai komentar para pedagang. Selain menghambat proses bongkar muat, ketidaktersediaan lahan parkir diakui membuat pendapatan pedagang semakin menurun. Sebab, tidak sedikit pelanggan yang mengurungkan niatnya untuk berbelanja di Pasar Induk Cibitung lantaran sulitnya mendapat tempat parkir.
Ya, itu dikarenakan carut marutnya proses pembangunan Pasar Induk Cibitung yang terus dirasakan hingga kini. Kesemrawutan kondisi di area pasar berdampak buruk terhadap pendapatan para pedagang di kawasan tersebut.
Salah seorang pedagang di Pasar Induk Cibitung, Ikbal (55) mengatakan setelah proses perpindahan pedagang dari tempat penampungan ke bangunan baru rampung, persoalan lain muncul. Salah satunya karena ketiadaan lahan parkir.
Selain menghambat proses bongkar muat, kondisi ini juga diakui membuat pendapatan pedagang semakin menurun. Sebab, tidak sedikit pelanggan yang mengurungkan niatnya untuk berbelanja di Pasar Induk Cibitung lantaran sulitnya mendapat tempat parkir.
“Jadi kayak yang sepele tapi ternyata sangat terasa oleh kami. Walaupun ini Pasar Induk tapi kalau liat kondisinya kayak gini mah, yang beli juga nggak akan jadi masuk. Ogah mas,” kata Ikbal.
Pria yang sehari-harinya berjualan bumbu masakan ini mengaku penjualannya merosot 30-40 persen. Biasanya dia menjual bumbu hingga 200 ton per bulan kini hanya mencapai 120-150 ton. “Terasanya sejak awal pasar mau dibangun. Kita pindah ke penampungan sementara terus sekarang ke sini (lapak baru), makin terasa,” kata dia.
Bangunan baru di bagian tengah pasar Induk Cibitung telah penuh ditempati pedagang. Sedangkan lokasi penampungan di bagian belakang telah dirobohkan. Sayangnya, perpindahan pedagang dari penampungan ke bangunan baru tidak dibarengi dengan pengaturan lalu lintas dan lahan parkir.
Akibatnya, kendaraan yang masuk dan keluar dari bangunan baru masih dari pintu yang sama. Sedang lorong antar bangunan dipadati motor dan mobil bak terbuka. Beberapa kendaraan bahkan parkir di bagian tengah jalan. Dan ini jadi perhatian Ketua Komisi II DPRD Kabupaten Bekasi Sunandar.
Menanggapi keluhan para pedagang, Sunandar mengatakan, kesemrawutan pasar ini merupakan buntut dari konflik internal pengembang hingga berujung saling gugat di pengadilan hingga membuat pedagang menjadi korban.
Untuk itu, Sunandar meminta pemerintah daerah untuk menyelesaikan persoalan ini dengan menyiapkan lahan parkir di sekitar lokasi. Sebab, pasca muncul konflik internal pemenang proyek yang sedang menghadapi gugatan, maka kewenangan pengelolaan pasar sudah diambil alih pemerintah daerah sampai adanya keputusan mengikat dari pengadilan.
Anggota Komisi II DPRD Kabupaten Bekasi Himawan Abror mengatakan selain parkir, pemerintah daerah juga harus mengembalikan fungsi jalur pejalan kaki di dalam pasar lantaran banyak yang telah beralih fungsi menjadi tempat pedagang menyimpan barang dagangan.
“Kami juga meminta UPTD pasar untuk meminta pedagang tidak menggunakan jalur pejalan kaki untuk tempat menyimpan barang dagangan. Kalau perlu diberlakukan surat peringatan,” tegasnya. (Wit)
