PEMERINTAH Kabupaten (Pemkab) Bekasi melalui Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) diminta untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang digunakan membangun infrastruktur. Sebab, sebagai daerah yang memiliki kawasan industri terbesar se-Asia Tenggara, dan banyaknya perusahaan di Kabupaten Bekasi, Bapenda seharusnya bisa menggali potensi-potensi PAD. Salah satunya, adalah meningkatkan jumlah para Wajib Pajak (WP).
Penegasan ini disampaikab Wakil Ketua Komisi I DPRD Kabupaten Bekasi Aria Dwi Nugraha yang juga politisi Partai Gerindra tersebut, Kamis (22/6/2023).
“Pembangunan yang dilakukan para investor semakin berkembang di Kabupaten Bekasi, yakni mencapai luasan 122 ribu hektar secara keseluruhan. Sehingga banyak potensi untuk meningkatkan PAD. Kebetulan Bapenda ini mitra kerja kami. Sudah beberapa kali dilakukan Rapat Dengar Pendapat (RDP). Kami harap hal ini bisa menjadi perhatian. Masa daerah paling tinggi nilai investasi, PAD-nya tidak terlalu signifikan dan target triwulan kedua ini masih di bawah 50 persen. Jadi, harus punya semangat kerja untuk meningkatkan PAD, yang manfaatnya untuk pembangunan daerah,” tegasnya
Menanggapi hal ini, Pelaksana tugas (Plt) Kepala Bapenda Kabupaten Bekasi Sutia Resmulyawan mengatakan, pihaknya terus berusaha menggali potensi PAD. “Kami sudah rapatkan dengan seluruh jajaran, tujuannya untuk mengingatkan para WP, dan para petugas pajak harus bisa menggali potensi pajak-pajak daerah yang belum terdata sebagai objek pajak,” jelasnya.
Sutia mengakui, tren pembayaran pajak oleh WP memang terjadi pada triwulan kedua ini. Sebab proses tempo waktunya adalah sesuai ketentuan. Hingga saat ini, dari target PAD sebesar Rp2,3 triliun, baru tercapai Rp880 miliar.
“Saya yakin kami masih bisa mengejar ketertinggalan target pencapaian pajak daerah. Waktu kami kan masih beberapa bulan lagi. Oleh sebab itu, kami akan berupaya semaksimal mungkin untuk meningkatkan PAD,” timpalnya. (Wit)