RABU (28/8/2024) Heri Koswara dan Sholihin resmi mencalonkan diri sebagai calon Wali Kota dan calon Wakil Wali Kota Bekasi. Pada sore hari, pasangan calon tersebut diantarkan dari Posko PKS Kota Bekasi ke KPU (Komisi Pemilihan Umum) Kota Bekasi oleh para pendukungnya.
Heri Koswara mengaku akan menunjukkan bahwa mereka layak memimpin Kota Bekasi. Dan akan melayani para dhuafa yang ada di Kota Bekasi. Bahwa pendaftaran ini momentum yang sangat penting untuk menunjukkan bahwa keduanya pantas memimpin Kota Bekasi.
“Tidak boleh ada kesombongan di hati kita, tidak boleh ada kecongkakan, kita harus tunjukkan bahwa kita memang layak memimpin Kota Bekasi, kita akan layani para dhuafa yang ada di Kota Bekasi dan Insya Allah pendaftaran ini salah satu momentum yang penting untuk kita tunjukkan bahwa memang kita pantas memimpin Kota Bekasi Oleh karena itu program-program nanti kita akan sampaikan di saat kita setelah acara FKUB,” ujar Heri Koswara.
Ia juga menambahkan bahwa senang bisa mengikuti satu tahapan dalam proses pilkada serentak yang akan dilaksanakan pada 27 November 2024. Dukungan diberikan Partai Keadilan Sejahtera, Partai Persatuan Pembangunan, Partai Amanat Nasional, Partai PSI, Partai Hanura. Dalam pendaftaran ini mereka memberikan berkas adminitrasi salah satunya adalah visi misi yang sudah disusun untuk membereskan Kota Bekasi dari catatan dan persoalan yang dilihat diksaksikan belakangan ini dengan membuat Kartu Beresin Kota Bekasi.
“Kami berdua hari ini bisa mengikuti satu tahapan dalam proses pilkada serentak. Alhamdulillah kami didukung lima partai, tentu kami bersyukur sampai dengan tahapan yang kami lakukan,” ujar Heri Koswara.
Sementara Sholihin mengatakan, program yang pertama terkait dengan solusi penciptaan lapangan kerja dengan membuat Kartu Bersih Bekasi. Dengan melakukan adanya program ini untuk seluruh masyarakat Kota Bekasi, dan program yang kedua yaitu fokus kepada pelayanan masyarakat di seluruh Kota Bekasi.
Mereka akan membangun 12 RSUD di 12 Kecamatan agar akses kesehatan masyarakat tidak terpaku di RSUD Kota Bekasi. Program selanjutnya yaitu pendidikan gratis bagi SD dan SMP, mengusahakan satu keluarga miskin satu sarjana, memberikan anggaran kepada pihak RW sebesar Rp500 juta untuk pembangunan Kota Bekasi, adanya uang operasional untuk ketua RW sebesar Rp25 juta pertahun, adanya uang insentif untuk posyandu sebesar Rp17 juta, tidak ada Pajak Bumi dan Bangunan bagi kalangan menengah ke bawah. Terakhir, anggaran 60% APBD untuk sosial kemasyarakatan dan 4% untuk infrastruktur di Kota Bekasi.
“Kartu yang saya sampaikan itu adalah terkait dengan solusi penciptaan lapangan pekerjaan. Kami akan membuat satu kelurahan satu sentra ekonomi kreatif UMKM yang begitu banyak dilakukan para pegiat usaha mikro kecil menengah yang hari ini nyaris mereka kurang mendapatkan perhatian dan keberpihakan dari pemerintah,” tegas Sholihin. (Dinda SMK BHM dan Ihsan SMK Taman Harapan)
