Nama Unisma Bekasi Tercoreng, Dosen Perempuan Trauma Lantaran Dikirim Video tak Senonoh yang Diduga Dilakukan Pengawas Yayasan

NAMA Universitas Islam ’45’ (Unisma) Bekasi tercoreng. Punya visi melahirkan insan khairu ummah, tetapi hal itu dilabrak perilaku yang diduga dilakukan pengawas Yayasan Pendidikan Islam (YPI) 45. Salah seorang dosen perempuan berinisial AM mengalami trauma lantaran dikirimi video tak senonoh oleh oknum pengawas YPI 45.

Kepada Koran Bekasi, Senin (11/11/2024), AM menuturkan semua cerita yang menimpanya saat hendak mengundurkan diri dari Unisma Bekasi. Pembicaraan dilakukan via Whatsapp.

“Sebenernya ini saya juga dijebak sama pimpinan Unisma terkait dengan pengunduran diri saya. Saya kemarin sudah pake lawyer somasi sampai 3x tapi mereka merasa tidak takut hukum. Saya juga bingung harus kemana memperjuangkan hak-hak saya. Jadi kasus PPKS (Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual) itu menurut saya disangkutpautkan dengan pengunduran diri saya. Panjang banget ceritanya,” ujar AM mengawali pembicaraannya.

Diakuinya, kasus PPKS baru satu persoalan yang dihadapinya. “Belum lagi masalah manajemen Unisma. Terkait PPKS saya sudah lapor ke Komnas Perempuan Pusat dan sudah dapat rujukan pendampingan hukum dari balai perempuan. Kemarin minggu baru ketemu perwakilan dari balai perempuan,” tegasnya.

Karenanya, dia meminta Koran Bekasi untuk bisa mengejar tim PPKS menanyakan kasusnya. “Karena saya pun minta hasil rekomendasi sampai sekarang ga’ dikasih dengan alasan prosedur dari PPKS hasil rekomendasi hanya untuk rektor. Ya, politik lah, mereka punya kepentingan karena tahun depan pemilihan rektor. 1x minta saya untuk tidak melanjutkan laporan, 2x minta saya untuk mencabut laporan karena saya sedang proses pengunduran diri dan SK pengunduran diri itu yang ngeluarin yayasan,” paparnya.

Bagaimana kasus pelecehan yang dialami AM? Pelaku mesum itu diduga bernisial HR dan telah mengakui perbuatannya meski berdalih sebagai unsur ketidaksengajaan serta sudah meminta maaf.

Pengakuan itu terungkap melalui surat respons Ketua YPI 45 menanggapi rekomendasi Satgas PPKS pada 20 Oktober 2024. Namun, pihak yayasan hanya memberikan sanksi teguran keras kepada HR dan meminta tidak mengulangi perbuatannya.

Padahal rekomendasi PPKS menurut AM telah memutuskan pelaku diberhentikan, menyusul hasil investigasi membuktikan unsur kesengajaan. Hasil itu diketahui AM saat hadir menyaksikan isi putusan saat ditayangkan di layar.

Sayangnya, salinan putusan tak pernah diperoleh. Korban merasa dipersulit mendapatkan dan hingga kini masih terus dikejar. Menyangkut perbedaan putusan antara rekomendasi PPKS dan yayasan, AM merasa janggal.

Pasalnya sesuai Permendikbudristek Nomor 30/2021 tentang PPKS di lingkungan perguruan tinggi, penjatuhan sanksi harus sesuai pemeriksaan laporan Satgas PPKS. Di pasal lain disebutkan, semakin tinggi jabatan dan wewenang maka, semakin besar sanksi dikenakan.

Diatur juga mengenai bila pemimpin perguruan tinggi tidak memiliki kewenangan menjatuhkan sanksi lantaran jabatan dan wewenang pelaku lebih tinggi, maka hal itu harus dilimpahkan kepada Kemendikbudristek melalui Dirjen Pendidikan Tinggi dan Ristek dan Dirjen Pendidikan Vokasi.

Terkait kejanggalan tersebut, AM kemudian menindaklanjuti sampai Kememdikbudristek dan telah mendapat tanggapan positif. Korban telah melaporkan kasusnya ke Komnas Perlindungan Perempuan dan sudah mendapat respons dengan memberikan pendampingan melalui Lembaga Layanan Perempuan di Kota Bekasi.

Kasus bermula ketika pelaku mengirimkan video porno pada 24 Juli 2024 subuh tepatnya pukul 03.41. Dua video berisi seorang perempuan mengenakan hijab tanpa busana dan tayangan adegan intim.

Saat melihat kiriman tak pantas itu pada pukul 06.30, korban menanyakan maksud pelaku mengirim konten tak pantas tersebut dan dijawab pukul 08.01 permintaan maaf bahwa ia salah kamar.

Terlepas dari jawaban itu, hal pasti, pelaku diketahui memang mengoleksi video sejenis itu di perangkat komunikasinya. AM oun mempertanyakan adab petinggi yayasan kampus Islam bergelar haji ini.

Sayangnya, sejumlah petinggi Unisma Bekasi dan dosennya menolak untuk diwawancarai, kendati AM mengaku ada dua petinggi Unisma yang paham betul duduk persoalan kasus tersebut, baik yang menyuruh AM mencabut laporan maupun yang dipanggil sebagai saksi dan ada catatan di hasil investigasi PPKS. (zas)

Post Views: 2,606