MULAI tahun ini, pengelolaan SMA dan SMK ditangani Provinsi, sehingga daerah tidak lagi memiliki kewenangan. Namun, pengalihan kebijakan itu, diharapkan justru harus meningkatkan kualitas pendidikan.
Ketua Komisi IV DPRD Kabupaten Bekasi Anden SE mengatakan, perubahan kewenangan itu, pasti berdampak, karena Bupati Bekasi melalui Dinas Pendidikan tidak lagi bisa secara langsung melakukan terobosan demi meningkatkan kualitas pendidikan, termasuk pengadaan sarana dan prasarana, sehingga jika ada yang kurang, segera diketahui.
Dan dengan peralihan kewenangan itu, memastikan birokrasi penanganannya akan lebih panjang. Pemerintah Daerah (Pemda) tidak bisa intervensi untuk meningkatkan kinerja para tenaga pendidik, baik di SMAN maupun SMKN.
Hanya saja, karena sudah keputusan Pemerintah Pusat untuk peralihan kewenangan itu, daerah hanya mengikuti saja. DPRD sebagai wakil rakyat juga hanya bisa memberikan masukan kepada Provinsi Jawa Barat, agar peralihan itu justru harus semakin meningkatkan kualitas pendidikan.
Terutama dalam menghadapi Ujian Nasional (UN), kualitas lulusannya haus lebih baik, sehingga bisa bersaing dengan lulusan daerah lain menuju Perguruan Tinggi Negeri (PTN). Bagaimana pun, tanpa adanya peningkatan itu, sulit rasanya bisa masuk ke PTN ternama.
Dengan melibatkan semua pihak jelang UN, kualitas lulusannya akan lebih baik. Demikian juga lulusan SDN dan SMPN harus bersaing ketat jika ingin sekolah di SMP dan SMA Negeri, sebab sampai saat ini, lulusannya yang bisa tertampung di sekolah negeri hanya sekitar 30 persen.
Yang jelas, kualitas harus lebih diutamakan. Legislatif tetap mendorong agar perbaikan pendidikan di daerah ini terus ditingkatkan. Walau penanganan SMA dan SMK ditarik ke Provinsi Jawa Barat, tetapi eksekutif dan legislatif tetap memiliki andil, karena siswanya juga warga Bekasi. “DPRD tetap mengawasi, sehingga mutu pendidikan tetap terjamin. Jika mutunya menurun, maka yang rugi adalah masyarakat Kabupaten Bekasi”, tandasnya.
DPRD hanya sebatas pengawasan, sedangkan kewenangannya tetap Provinsi. Demikian juga dalam Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) harus tetap terjaga dengan baik. PPDB online yang sudah dilaksanakan selama ini, juga harus lebih ditingkatkan, sehingga siswa yang diterima, sesuai dengan hasil seleksi.
Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bekasi Drs.Maman Agus Supratman.M.Si mengatakan, tetap akan memberikan masukan dalam peendidikan tingkat SMA dan SMK, ke Provinsi Jawa Barat. Namun, pihaknya tidak bisa intervensi atau membuat kebijakan.
Diakui, masih banyak yang perlu dibenahi, namun biarlah Provinsi Jawa Barat yang menanganinya. “Kami hanya memberikan masukan demi kemajuan pendidikan di tingkat SMA dan SMK, sedangkan kebijakan sudah tidak ada,” katanya.
Tetapi, tampaknya memang belum bisa sepenuhnya ditangani Pemprov, termasuk dalam bantuan pendidikan, Pemda Kabupaten Bekasi masih memberikannya berupa hibah sekitar Rp 90 miliar yang masuk dalam Anggaran Belanja dan Pendapatan Daerah (APBD) 2017 ini. Hibah itu, diantaranya untuk membiayai honor guru, sebab sampai saat ini masih banyak guru non Pegawai Negeri Sipil. Pemda Kabupaten Bekasi, menyadari betapa berat menangani pendidikan itu.
Makanya, terus dilakukan berbagai upaya, demi kemajuan yang pada akhirnya bisa bersaing dengan lainnya.
Pihaknya mulai tahun ini, akan fokus menangani pendidikan tingkat Sekolah Dasar (SD) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP). Ada sejumlah program yang harus dituntaskan, seperti pembangunan Gedung Unit Sekolah Baru (USB). Sebab, sebelum ia menjabat Kadisdik setahun lalu, sudah ada 14 USB, namun gedungnya belum ada. USB dibuka atas desakan berbagai pihak untuk menampung siswa, dengan menggunakan gedung sekolah lain.
Namun, sampai saat ini baru 1 gedung yang dibangun. Tahun ini, sudah dianggarkan untuk membangun 6 gedung USB. Selain harus menyediakan bangunan, juga berakibat kekurangan guru. Sementara, untuk menangani sekolah yang ada sebelumnya pun guru masih kurang. “Saya juga sudah menyurati Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kabupaten Bekasi, agar guru tidak dimutasi menjadi staf atau tenaga struktural di Pemda. (adv)
