DI hari terakhir pemeriksaan lanjutan Kapus (kepala puskesmas) dan empat kepala rumah sakit umum daerah (RSUD) tipe D di Kota Bekasi, Rabu (24/1/2024), belum ada jawaban resmi dari Inspektorat Kota Bekasi (Itko). Sejak sore hari, nomor handphone Narlisman sebagai salah seorang Inspektorat Kota Bekasi tidak membalas pertanyaan yang dilayangkan koranbekasi.id.
Sementara salah seorang pegawai puskesmas Kota Bekasi membenarkan adanya pemeriksaan di Itko. “Kapus sedang diperiksa di Itko terkait pemberian uang kepada konsultan hukum,” ujarnya singkat.
Ketika dihubungi salah seorang pegawai inspektorat Kota Bekasi, dia pun membenarkan adanya pemeriksaan kapus dimaksud. “Sedang diperiksa di masing-masing petugas inspektorat yang dibagi dalam beberapa bagian dan belum selesai,” katanya pada pukul 12.00 siang.
Sementara itu, Hani Siswadi yang menjadi konsultan hukum 35 kapus dan empat kepala RSUD, membenarkan adanya kerjasama dengan Dinkes Kota Bekasi. “Tidak ada itu kutipan liar, kita resmi kok kerjasama dengan Kadinkes Kota Bekasi; ada surat kerjasamanya dan jelas bunyinya,” ujarnya saat bertemu koranbekasi.id.
Dia pun heran atas tudingan itu. Apalagi kasusnya sudah sempat didemo mahasiswa di Kejaksaan Negeri Kota Bekasi beberapa waktu lalu. Ketika ditanya kenapa bantuan hukum itu tidak jalan, Hani Siswadi berdalih bahwa selama dia memberikan perlindungan hukum kepada para puskesmas, memang belum ada keluhan atau komplain terkait hukum. (zas)
