Ketua Fraksi PDI Perjuangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Bekasi, Anim Imamuddin meminta Sekretariat DPRD Kota Bekasi untuk bertanggung jawab terhadap pergantian dana SPJ anggota Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Baperda) dan pimpinan DPRD yang tengah melakukan kunjungan ke Palembang.
Pasalnya, anggota Baperda dan pimpinan dewan yang berjumlah 14 orang tersebut harus rela tidak menerima SPJ lantaran salah seorang staff Baperda, Muhamad alias Madun diduga dirampok didepan Pemakaman, Jalan Perjuangan, Teluk Buyung, Bekasi Utara.
“Saya mendapat laporan dari anggota Fraksi dan rekan-rekan lainnya kalau ada kejadian perampokan terhadap staf yang membawa uang SPJ Baperda yang sedang kunjungan ke Palembang. Alhasil uang SPJ rekan-rekan tidak bisa diberikan. Ini memang kejadian yang kita tidak duga sama sekali. Tapi biar bagaimanapun Setwan harus tetap bertanggung jawab,” katanya, Rabu (7/6).
Dirinya juga meminta pihak kepolisian mengusut tuntas kasus ini. Pria yang akrab disapa Bang Anim ini juga berharap tidak ada rekayasa dibalik raibnya uang SPJ dewan yang dibawa oleh staf.
“Perampoknya hebat, bisa tahu kalau staf tersebut sedang bawa uang banyak. Tapi saya yakin pihak kepolisian bisa menangani kasus perampokan ini. Saya lihat dibeberapa media, pihak kepolisian mengatakan ada kejanggalan dalam peristiwa tersebut karena tidak ada bekasnya sama sekali. Mudah-mudahan kalau memang benar dirampok hal ini bisa menjadi pelajaran agar kita lebih berhati-hati,” tegasnya.
Bang Anim juga meminta kepada Sekretarian DPRD untuk segera mencari solusi penggantian SPJ anggota Baperda dan pimpinan DPRD Kota Bekasi yang dikabarkan tetap sesuai jadwal kembali ke kota Bekasi hari ini.
Terpisah, Walikota Bekasi, Rahmat Effendi juga meminta kepolisian untuk mengusut kasus tersebut.
“Perampokan bisa terjadi pada siapa saja dan kapan saja. Sepanjang kita tidak prefentif terhadap kehati-hatian dan karena dia perampokan maka yang harus dilakukan adalah melaporkan kejadian tersebut kepada kepolisian tentang kejadian nya. Staf yang dirampok harus dibuktikan oleh hukum. Sedangkan perjalanan kan karena berdasarkan kubutuhan lembaga ya harus jalan,” jelasnya melalui pesan singkat.
Namun ketika ditanyakan siapa dan bagaimana seharusnya pertanggung jawaban atau pergantiannya, Rahmat Effendi tidak menjawab pertanyaan tersebut.
Wakil ketua III, Irman Firmansyah yang turut serta dalam kunjungan ke Palembang mengatakan pihaknya tetap mengikuti aturan terkait pergantian SPJ yang tidak jadi dibayarkan lantaran adanya dugaan kasus perampokan terhadap staf yang membawa uang cash tersebut.
“Diproses dulu, nanti keputusan pergantiannya seperti apa, kita tinggal tunggu saja,” katanya.
Sebelumnya ramai diberitakan sejumlah anggota DPRD Kota Bekasi yang geram lantaran sejak Senin(5/6) terlantar karena akomodasi seperti hotel, tiket pesawat dan SPJ belum dibayarkan terkait kunjungan kerja pembentukan Perda Pengelolaan Sampah di Palembang.
Kepala Sekretariat Dewan, Junaedi kepada wartawan mengungkapkan tidak seluruhnya informasi tersebut benar. Menurutnya hanya uang SPJ saja yang belum dibayarkan, lantaran dana yang dipegang staf mengalami perampokan pada Jumat (2/6) di wilayah Bekasi Utara. “Staf sekwan bernama madun yang membawa uang itu (SPJ) sekitar 200 juta lebih mengalami perampokan. Saya sudah minta supaya peristiwa tersebut dilaporkan ke Polisi. Kami juga sudah melaporkan ke inspektorat, Bakukeda san Sekda,” pungkasnya. (Jim)
